AIPD: Fostering Decentralisation, Improving Public Services-Mendukung Desentralisasi, Meningkatkan Pelayanan Publik

Sosialisai PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 di Kabupaten Merauke

Apa & Mengapa

Salah satu bentuk dukungan Program AIPD di Provinsi Papua adalah kegiatan Sosialisasi Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 terkait Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri ini belum sepenuhnya diinformasikan secara luas oleh Kemendagri kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten di Seluruh Indonesia. Provinsi Papua termasuk salah satu didalamnya.

Sesuai usulan PEMDA dan persetujuan dengan Kemendagri, AIPD Provinsi Papua berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada PEMDA dalam penyebaran regulasi tersebut. Permendagri 54 tahun 2010 merupakan regulasi baru yang penting dan strategis dari Kementrian Dalam Negeri sebagai perbaikan dari PP No.8 tahun 2008.

Regulasi ini memberikan arahan dan panduan yang jelas tentang penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.Selain itu, Peraturan Menteri ini juga berperan untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan semua dokumen perencanaan dan penganggaran dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupte/kota.

Faktor yang menjadi dasar pijak penting dalam pelaksanaan sosialisasi Permendagri 54 tahu  2010 di provinsi Papua dan Kabupaten terkait antara lain:

  • Pemerintah Provinsi Papua dan sebagian besar Pemerintah Kabupaten dan Kota belum memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  • Sebagian besar Pemerintah Kabupaten dan Kota belum memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  • Belum semua Satuan Kerja PErangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Papua memiliki dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
  • Belum semua SKPD dihampir semua Pemerintah Kabupaten belum memiliki dokumen RENSTRA & RENJA SKPD
  • Kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah ini masih belum merata teristimewa didaerah pemekaran kabupaten baru, sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran belum banyak dibuat oleh pihak pemerintah dan masih menggunakan bantuan tenaga ahli yang memfasilitasi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pengganggaran pembangunan daerah tersebut.

Kegiatan Sosialisasi selama 2 hari diisi dengan pemaparan materi dan diskusi partisipatif antara pemateri dan peserta kegiatan, materi tersebut antara lain:

  • Permendagri 54 tahun 2010; oleh Subdit Perencanaan Wilayah V Kemendagri, Bpk Ismail Bama & Bpk Suripto
  • Standard Operation Procedure (SOP) Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah; oleh Bpk Moh Agung Widodo, Fungsional Perencana-BAPPENAS
  • Sosialisasi Dokumen RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2011-2016; oleh Ibu Dr. Maria Ratnaningsih-Bapppeda Kabupaten Merauke

SEKDA Kabupaten Merauke, Bpk Daniel Pauta, mewakili Bupatei Merauke menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Permendagri 54 tahun  2010 sangat penting bagi aparat PEMKAB Merauke sebagai referensi serta upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas dari aparat. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih baik serta sesuai regulasi terbaru. lebih lanjut SEKDA menyampaikan bahwa penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD dan RTRW merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada waktu yang sama, Asisten Program Director (APD) AIPD Provinsi Papua, Bpk Ellva Rori menyampaikan secara garis besar apa dan bagaimana Program AIPD bekerja dan bermitra dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan stakeholder lokal dikabupaten Merauke. Dukungan diberikan secara spesifik untuk mencapai peningkatan kualitas layanan publik dikabupaten Merauke melalui Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang lebih baik.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Bpk Kusmanto, SH turut menggaris bawahi pentingnya Pemerintah Daerah untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dari lintas periode pemerintah. Hal ini dikarenakan  acapkali pergantian kepemimpinan seringkali berimplikasi pada inkonsistensi perencanaan dan pengganggaran daerah. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD lainnya yaki Bpk Bambang Setiaji yang menyatakan bahwa sering terjadi overlap alokasi belanja APBD dikarenakan provinsi dan kabupaten mengalokasikan dana untuk kegiatan yang sama.

Konsistensi Kebijakan pemerintah daerah beda kepemimpinan dapat dilakukan bila mengikuti regualasi yang sudah ada sehingga bilapun terjadi pergantian kepemimpinan maka tidak akan mempengaruhi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Visi dan misi kepala daerah lima tahunan dapat saja beragam akan tetapi peta perjalanan pembangunan daerah jangka panjang telah ditentukan sebagai panduan pembangunan daerah jangka panjang melalui dokumen RPJPD. Tumpang tindih atau overlap pembiayaan antar program dan kegiatan dapat diminimalisir jika dokumen perencanaan & penganggaran dibuat secara konsisten.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Australian Aid - managed by Cardno Emerging Markets
on behalf of the Australian Government